
"Kita akan melakukan penambahan sebanyak tujuh pos di sepanjang perbatasan Kalbar-Malaysia Timur, dari 17 pos sebelumnya," kata Tono Suratman, saat Kunjungan Kerja ke Pontianak, Senin.
Ia mengatakan, penambahan pos di sepanjang perbatasan Kalbar-Malaysia, karena dinilai ancaman semakin hari semakin meningkat.
Ancaman meningkat seiring pertambahan penduduk yang secara tidak langsung menimbulkan masalah sosial yang diikuti peningkatan pelanggaran di segala bidang.
Tono Suratman menambahkan, penambahan pos di sepanjang perbatasan juga tergantung dari tingkat ancaman keamanan, karena pos tidak bisa dilihat dari jumlahnya, melainkan seberapa besar ancaman keamanan di sepanjang perbatasan. Seperti ancaman pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan-bahan peledak, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.
Saat ini di sepanjang perbatasan Kalimantan-Sarawak sudah didirikan sebanyak 54 pos pengamanan dan telah membentuk lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat, yang dinilai masih belum memadai.
Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal karena dengan panjang mencapai 2.000 km, maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi.
"Kita akan melakukan penambahan pos pengamanan perbatasan secara kontinyu sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya.
Ia mengatakan, peran dari personel TNI yang ditugaskan di pos-pos tersebut tidak hanya menjaga keamanan melainkan juga melakukan pembinaan apa saja yang intinya membangun SDM masyarakat di kawasan perbatasan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, di Pontianak beberapa waktu lalu menyatakan, untuk menjaga keamanan dan pertahanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), masih belum memerlukan penambahan personel di kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (Malaysia Timur).
"Kita melihat tidak ditemukan indikasi perlunya peningkatan kekuatan di kawasan perbatasan Kalbar-Sarawak. Kita melihat satuan-satuan TNI yang bertugas di sana mempunyai tugas untuk mengecek semua patok perbatasan dalam waktu satu tahun, dan tugas tersebut bisa dilakukan oleh satuan yang ada," katanya.
Selain itu, TNI juga dibantu oleh Kepolisian dalam menjaga keamanan di kawasan perbatasan, tetapi TNI lebih banyak memerlukan fasilitas pendukung, seperti fasilitas mobilitas dan helikopter yang saat ini sudah ada helipad di titik-titik tertentu di sepanjang perbatasan.
"Dengan penambahan sarana mobilitas, maka aktifitas penjagaan kawasan perbatasan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran," katanya.
Ia menilai, peralatan deteksi yang berada di kawasan perbatasan Kalbar-Sarawak, harus secanggih alat deteksi yang dimiliki setiap bandar udara yang ada. Tidak mustahil lintasan yang ada di kawasan perbatasan dijadikan lorong terhadap benda-benda terlarang masuk ke NKRI.
Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, untuk penambahan persenjataan berat, hingga kini masih belum diperlukan, karena dinilai masih belum terlalu mendesak. Apalagi anggaran pertahanan pembelian persenjataan yang cukup kecil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar