GUBERNUR LEMHANAS: ANGGARAN PERTAHANAN SEBAIKNYA TIDAK DIPOTONG

"Memang saat ini ada pemotongan di setiap departemen dalam rangka efisiensi anggaran tetapi diharapkan untuk sektor pertahanan ada pengecualian. Kita malu sekali dengan negara-negara sekitar," katanya, di Batam, Kamis malam (7/2).

Ditemui di sela-sela silaturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dengan fungsionaris DPD Partai Golkar Kepulauan Riau, ia mengatakan ketetapan pemerintah untuk mengkandangkan seluruh alutsista TNI yang sudah tua demi keamanan dan keselamatan prajurit, sangat positif dan manusiawi.

"Karena itu, pemerintah dan DPR harus ikut membantu untuk memikirkan anggaran yang memadai dalam pengadaan alutsista TNI," katanya.

Ia mengatakan sudah banyak kecelakaan yang menimpa prajurit karena peralatan dan persenjataan militer yang sudah tua. Jadi, tambah dia, sudah saatnya pemerintah lebih memikirkan dukungan riil dalam modernisasi alutsista TNI dan diharapkan BUMN industri strategis seperti PT. PAL, PT. Pindad, dan PT. Dirgantara Indonesia lebih kreatif untuk dapt memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

"Bagaimana pun pernyataan Bapak Presiden untuk mengkandangkan persenjataan TNI yang sudah tua akan memacu industri pertahanan nasional agar lebih kreatif. Kita sudah punya banyak memiliki ahli teknologi militer, hanya perlu untuk dikerjasamakan dengan negara lain. PT DI misalnya sudah memiliki basis yang kuat untuk menjadi indsutri militer nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan alutsista yang sudah berusia lanjut harus segera dikandangkan demi keamanan dan keselamatan.

"Arah pemerintah sudah jelas, beberapa waktu lalu pemerintah dan TNI telah menetapkan kebijakan agar alutsista yang sudah tua tidak boleh dipakai lagi," katanya.

Ia menegaskan, sejumlah alutsista TNI yang sudah tua seperti pesawat hercules C-130 dan tank amphibi yang berusia tua juga tidak boleh digunakan lagi.

Pemerintah, menurut dia, akan memberikan sanksi jika masih ada komandan yang menggunakan alutsista tua baik itu kapal laut, pesawat maupun kendaraan tempur lainnya.

"Kita sudah putuskan dan perintahkan agar TNI tak lagi menggunakan alutsista tua dan akan saya berikan sanksi jika masih ada yang menggunakan alutsista tua," katanya.

Oleh karena perlu segera diadakan alutsista baru dengan menggunakan skema pembiayaan yang baru yakni dari kredit ekspor menjadi rupiah murni, katanya.

Sementara itu, Markas Besar TNI menyatakan, hampir sekitar 70 persen persenjataannya sudah berusia di atas 20 tahun.

"Namun begitu, apakah seluruh persenjataan itu akan langsung dikandangkan dan tidak digunakan lagi, itu perlu kajian dan penelitian lebih lanjut," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen.

Bagaimana pun, tambah Sagom, TNI tetap membutuhkan peralatan dan persenjataan untuk latihan dan melaksanakan operasi sesuai tugas pokok, peran dan fungsi TNI. Jika, semua peralatan dan persenjataan yang telah berusia diatas 20 tahun langsung dikandangkan, maka TNI tidak dapat melaksanakan latihan rutin untuk memelihara kesiapan operasional dan profesionalitasnya.

"Jadi, masih akan kita teliti dan kaji lagi seluruh peralatan dan persenjataan TNI terutama yang telah berusia 20 tahun ke atas. Toh, dari semua peralatan dan persenjataan TNI yang berusia lebih dari 20 tahun, sebagian telah mengalami peremajaan ("retrovit") atau "repowering". "Sehingga masih tetap kita pakai," tuturnya.(ANTARA)